Menghapus Perlakuan Diskriminatif Orang dengan HIV Positif di Lingkungan Kerja

834 Views

Upaya edukasi dan kampanye mengenai issue HIV/ AIDS masih terus dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia agar Orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) mendapat perlakuan yang sama di masyarakat tanpa ada diskriminasi dari siapapun. Diskriminasi merupakan bentuk ketidakadilan, pembatasan atau pengucilan pada perbedaan manusia, termasuk didalamnya diskriminasi terhadap Orang dengan HIV/ AIDS (ODHA). Namun kerap Orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia kerja.
Dalam dunia kerja tentunya ada aturan yang mewajibkan perusahan agar terhindar dari perilaku diskriminatif. Pemerintah selalu menghimbau kepada seluruh perusahaan untuk tidak pernah melakukan bentuk diskriminasi. Dimana yang sudah tertuang pada UU No. 13/2003 pasal 5 dan 6 bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan serta setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari perusahaan. Pada realitanya muncul beberapa kasus pelanggaran mengenai diskriminasi terhadap tenaga kerja.
Munculnya kasus diskriminasi di dunia kerja sudah mulai tidak asing lagi apalagi dengan akses media publik yang semakin luas, baik diskriminasi dari aspek agama, ras, golongan, dan lainnya. Salah satu contoh kasus yang sedang hangat dibicarakan hampir disemua media mengenai perilaku diskriminatif adalah terjadinya ketidakadilan terhadap penyandang disabilitas yaitu Dokter Gigi Romi dalam penerimaan CPNS. Pembatalan PNS Dokter Gigi Romi ini menyita banyak pasang mata dan menjadi perhatian khusus pemerintah dalam menghapus diskriminasi di dunia kerja. Lingkungan kerja telah diberikan panduan secara hukum oleh pemerintah dalam hal mencegah terjadinya diskriminasi. Artinya pengusaha/lembaga harus melihat individu memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Nyatanya masih banyak perilaku diskriminatif yang terjadi di dunia kerja, namun disini penulis ingin mengangkat tema mengenai diskriminasi terhadap Orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) di lingkungan kerja, dimana informasi mengenai HIV/ AIDS dimasyarakat masih kurang yang menjadikan lingkungan masih enggan menerimanya dengan baik.
HIV (Human Imunedeficincy Virus) merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan kemudian menimbulkan AIDS. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) sendiri adalah suatu kondisi medis berupa kumpulan tanda dan gejala yang diakibatkan oleh menurunnya atau hilangnya kekebalan tubuh karena terinfeksi HIV, sering berwujud infeksi yang bersifat ikutan (oportunistik) dan belum ditemukan vaksin serta obat penyembuhannya. Ditambah tingkat diskriminasi dan pemberian stigma negatif pada Orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) masih tinggi. Salah satunya karena masih ada anggapan penyakit ini mudah menular, penyakit kutukan dan lainnya. Bentuk penolakan masyarakat bisa terlihat dari keengganan duduk bersebelahan, berjabat tangan karena takut tertular HIV. Namun disini Orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) masih terlihat sehat dan bisa beraktualisasi diri, termasuk didalamnya dapat berprestasi dalam bidang pekerjaannya masing-masing. Nyatanya masih ada saja diskriminasi yang dialami Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dalam memperoleh haknya untuk bekerja.
Pada tahun 2018 terjadi kasus diskriminasi terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di salah satu kota di Jawa Barat. Bersumber dari rumahcemara.or.id menuliskan bahwa D seorang pekerja dengan status HIV positif mengalami diskriminatif di dunia kerja. Pasalnya D ini tidak dapat memperoleh hak melanjutkan pekerjaannya hanya karena terinfeksi virus HIV dalam tubuh dirinya. Kejadian tersebut bukan hanya dialami oleh D saja yang diberhentikan dari pekerjaan, ada beberapa kasus yang harus dialami calon tenaga kerja dengan HIV positif harus terhentikan dalam proses rekrutmen di perusahaan. Hal ini bertentangan dengan aturan Kepmenakertrans no.68/2004 pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa perusahaan atau pengurus dilarang melakukan tes HIV untuk digunakan sebagai prasyarat suatu proses rekrutmen atau kelanjutan status pekerjaan/ buruh atau kewajiban pemeriksaan rutin. Jika memang megharuskan adanya tes HIV, sudah disebutkan dalam pasal 2 bahwa tes HIV hanya dapat dilakukan terhadap tenaga kerja atau buruh atas dasar kesukarelaan dengan persetujuan tertulis dari pekerja bersangkutan. Hasil tes pun tidak dapat digunakan sebagai prasyarat rekrutmen maupun kelanjutan status kepegawaiannya.
Kasus diskriminasi terhadap tenaga kerja/ buruh dengan HIV positif masih terbilang belum banyak muncul karna informasi issue HIV yang masih memiliki stigma kurang baik oleh lingkungan. Pasalnya masih ada banyak kasus lainnya tidak diangkat media secara luas. Hal ini yang membuat penulis tertarik dan mempertanyakan perbedaan diskriminasi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dengan diskriminasi jenis lainnya dari sudut pandang korban, pengusaha, dan pemerintah.
Dalam Negara sebenarnya pemerintah sudah melindungi pekerja/ buruh secara sepenuhnya dengan langkah-langkah hukum yang jelas, diantaranya meliputi pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Namun disisi lain masih ada celah pelanggaran yang terjadi di lapangan sehingga membuat tenaga kerja merasa diperlakukan tidak adil oleh beberapa pihak, terutama pelanggaran diskriminasi pada tenaga kerja dengan HIV positif. Faktanya perilaku diskriminatif terhadap tenaga kerja dengan HIV positif kurang muncul dipermukaan. Hal tersebut dikarenakan memang kurangnya informasi hukum yang jelas pada korban diskriminatif.
Ada beberapa alasan mengapa Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) ini tidak ingin menindaklanjuti kasus perilaku diskriminatif dari perusahaan sehingga kurang munculnya issue ini dimasyarakat umum, pertama kasus tidak mau diangkat karena takut akan kerahasiaan status pekerja dengan HIV positif akan tersebar ke masyarakat luas. Kedua, minimnya informasi mengenai perlindungan hukum bagi pekerja dengan HIV positif. Dan yang ketiga, stigma masyarakat yang masih melekat kuat terhadap issue HIV/AIDS. Namun pada dasarnya semua sudah diatur dalam regulasi dan perlindungan yang jelas dimata Hukum Negara. Perlunya informasi dan dukungan yang jelas dalam langkah hukum kepada pekerja dengan HIV positif yang mengalami diskriminasi oleh perusahaan.
Perusahaan pun dalam kaitannya menghadapi issue status pekerja dengan HIV positif, perusahaan memiliki tindakan dan pencegahan khusus agar tidak merugikan satu sama lainnya. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.68/Men/IV/2004 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS di tempat kerja. Jadi pihak perusahaan tidak perlu khawatir akan terjadi kerugian dengan memperkerjakan Orang dengan HIV/AIDS. Ada pun perusahaan akan mendapatkan sanksi jika melanggar aturan tersebut karna telah melakukan diskriminasi terhadap pekerja dengan HIV positif, mulai dari surat peringatan hingga pemberhentian ijin usaha.
Selain peran pemerintah dan perusahaan, masih perlu dukungan dari pihak lainnya diantaranya dari pihak serikat buruh dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berfokus pada edukasi issue HIV dan AIDS. Serikat buruh berperan dalam menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM) yang didalamnya membahas kebebasan mengeluarkan pendapat dan berorganisasi, yang selanjutnya diharapkan terpenuhinya hak dasar buruh akan upah yang layak, tanpa diskriminasi dalam kerja dan jabatan, adanya jaminan sosial, adanya perlindungan dan pengawasan kerja yang baik, dan sebagainya. Adapun peran LSM yang tidak kalah penting dalam mengedukasi masyarakat tentang issue HIV/ AIDS. Edukasi dan kampanye yang membawa tema HIV akan membantu mengurangi diskriminasi orang dengan HIV/AIDS mulai dari berbagai lapisan masyarakat.
Oleh karena itu, penulis berharap semua pihak dapat berperan sebagaimana tujuan dan aturan hukum Negara yang ada tanpa adanya diskriminasi. Orang dengan HIV/AIDS memiliki kesempatan yang sama dengan warga Negara lainnya. Mereka dapat berprestasi dan menunjukan eksistensi di lingkungan kerja. Diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS berpotensi menghambat mereka untuk hidup bahagia dan memiliki pekerjaan sebagaimana semua orang inginkan. Pada dasarnya semua warga Indonesia dilindungi Hukum Negara yang jelas dan tertulis.
Penulis mengangkat issue ini ingin memberikan informasi mengenai perlindungan hukum perundang-undangan bahwa halnya Orang dengan HIV Positif memiliki kesempatan bekerja yang setara dengan orang pada umumnya. Selain itu memberikan proses bantuan langkah hukum dan dukungan secara psikis agar berani untuk memperoleh kesempatan kerja tanpa ada diskriminasi. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dilindungi oleh regulasi hukum yang cukup namun perlu ada kerjasama dengan berbagai pihak baik itu pengusaha, pemerintah dan serikat buruh. Penulis berharap dapat berkontribusi dan terlibat dalam program-program bantuan hukum bagi masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat yang miskin, buta hukum dan tertindas terhadap akses bantuan hukum akibat adanya ketimpangan stuktur yang telah menghampirinya, termasuk didalamnya perilaku diskriminasi terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di lingkungan kerja

Penulis oleh R

No comments

Perkumpulan Puzzle Indonesia adalah sebuah pusat informasi dan edukasi terkait kesehatan masyarakat khususnya HIV dan AIDS

Supported by :

Hubungi Kami

Basecamp Perkumpulan Puzzle Indonesia
JL. Desa Gg Desa 1 No. 25 RT 03 RW 02
Kel. Babakansari Kec. Kiaracondong
Bandung 40283 Jawa Barat

022-20541982

info@puzzleindonesia.com